Ini Indikator Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Indonesia

JAKARTA - Ini Indikator Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Indonesia.

Kabupaten atau Kota di Indonesia didorong untuk segera melaksanakan kebijakan perlindungan layak anak atau disebut KLA.

Program KLA ini langsung d ibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Baca Juga: Pentingnya Menyusun Strategi Pendidikan Anti Kekerasan, Begini Menurut Menteri PPPA

Pada Senin, 16 Januari 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) meluncurkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di desa/kelurahan.

KemenPPPA menilai pentingnya implementasi KLA di wilayah terkecil pemerintahan, yaitu desa/kelurahan.

“Dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak, Pemerintah mendorong semua kabupaten/kota untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui KLA sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KLA merupakan sebuah sistem, maka dalam penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, media, perguruan tinggi, termasuk anak,” ujar Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Rini Handayani, secara virtual.

Rini menjelaskan, indikator penyelenggaraan KLA melalui Desa/ Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) lebih menjabarkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di desa/kelurahan sebagai berikut:

Baca Juga: Ini Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Guru Harus Tahu

1. Adanya pengorganisasian anak;